Beranda > Studi Islam > Terminologi Politik dalam al-Qur’an

Terminologi Politik dalam al-Qur’an

Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani atau bahasa latin politicos atau ploiticus yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang  berarti kota.

Dalam bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik diartikan pula sebagai kebijakan, cara bertindak (dalam mengahadapi atau menangani sesuatu masalah).

Dalam bahasa Arab, kata politik biasanya diterjamahkan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari asal kata sin-waw-sin dengan makna pokok “ kerusakan sesuatu” , “tabiat atau sifat dasar”. dari makna pertama terbentuk kata kerja sasa-yasusu-sausan yang berarti menjadi rusak atau banyak kutu, dan dari makna kedua terbentuk kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti memegang kepemimpinan masyarakat, menuntun  atau melatih hewan dan mengatur dan memelihara urusan.

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa-yasusu, namun demikian esensi dari pemahaman politik sebagai pengambilan kebijakan dan cara bertindak, banyak dijumpai dalam al-Qur’an. Misalnya, kata hukm atau hikmah, yang berarti memutuskan, mengendalikan dan menjalankan putusan, dapat dikatagorikan sebagai langkah-langkah politik. Ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai otoritas untuk memberikan hukuman :

ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

“Agar masing-masing Nabi memberi putusan tentang perselisihan antar manusia” (QS. al-Baqarah (2) : 213)

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

“Dan apabila kamu berhukum (menjatuhkan putusan) di antara manusia, maka hendaklah kamu memutuskan dengan adil” (An-Nisa’ (4) : 58)

Kedua ayat di atas dijelaskan bahwa otoritas pengambilan hukum tidak lagi dimiliki oleh Allah, tetapi dilimpahkan kepada manusia, walaupun otoritas itu dipahami sebagai pemberian wewenang Allah kepada manuasia untuk menetapkan kebijaksanaan atas dasar pelimpahan dari Allah Swt. Karena memang otoritas dan sumber hukum yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah.

ثم ردوا إلي الله مولهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

“Kemudian (setelah kematian) mereka dikembalikan kepada (putusan) Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari ini) hanya milik-Nya saja. Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat”. (QS al-An’am (6) : 62).

إن الحكم ألا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

“Menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Dialah menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik.” (QS al-An’am (6) : 57)

Dengan demikian, pemberian wewenang Allah atas manusia untuk melakukan proses hukum dapat diartikan sebagai pelimpahan Allah kepada manusia dalam memutuskan dan menjalankan otoritas politiknya, sesuai dengan misi dan tujuannya.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: